Pemerintah Serbia melakukan kerjasama dengan Kosovo diberbagai bidang guna memuluskan upaya Sebia menjadi anggota Uni Eropa. Selama ini Uni Eropa belum bisa menerima Serbia karena penolakan Serbia atas pemisahan diri Kosovo tahun 2008. Kesepakatan kerjasama antara Serbia dan Kosovo antara lain mencakup bidang tenaga kerja dan pendidikan.
Dengan adanya kerjasama tersebut warga kedua negara kini bisa lebih mudah untuk sekolah maupun bekerja, terutama warga Kosovo yang banyak mencari pekerjaan di Sebia. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengatur pelintas batas antar negara. Mediator Robert Cooper mencontohkan warga Kosovo bisa menggunakan kendaraan pribadinya di Serbia. Begitu sebaliknya untuk warga Serbia yang ingin pergi ke Kosovo.
Pengaturan lalulintas kendaraan antar negara tersebut diatur dengan plat nomer mobil yang disepakati kedua belah pihak. Baik Sebia maupun Kosovo juga sepakat untuk saling membantu dalam menangani pelaku tindak kriminal pelintas batas. Kedua negara siap memerangi kejahatan terorganisir yang bisa merugikan kedua belah pihak.
- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Catherine Ashton mendesak Serbia dan Kosovo memperbaiki hubungan untuk membantu peluang mereka bergabung dalam blok itu.
Untuk mengatur catatan sipil juga dijajaki kemungkinan diterapkannya liberalisasi visa. Kosovo mentargetkan warganya mendapatkan bebas visa perjalanan untuk semua negara tujuan di Uni Eropa. Sedangkan Serbia berharap cara ini bisa mempermudah tujuannya menjadi anggota Uni Eropa.
Paska penangkapan penjahat perang Ratco Mladic Mei lalu, Uni Eropa mulai membuka diri untuk Sebia. Kendati demikian Uni Eropa masih menunggu itikad baik Serbia untuk rekonsiliasi dengan Kosovo. Sebelumnya Kosovo merupakan salah satu propinsi di Serbia yang berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Kosovo lepas dari Serbia tahun 2009 paska pengeboman NATO untuk menghentikan pembantaian etnis Albania.
Serbia kehilangan kekuasaannya atas Kosovo tahun 1999 ketika pemboman pesawat-pesawat NATO selama 78 hari yang mengakhiri perang dua tahun antara Serbia dan etnik Albania Kosovo, dan wilayah itu berada di bawah pemerintah PBB dan satu gencatan senjata yang diawasi NATO. Pada tahun 2008 Kosovo mengumumkan kemerdekaan, yang memicu Beograd mengusahakan satu keputusan pada Mahkamah Internasional ( ICJ ) yang berpusat di Den Haag Belanda menyangkut legalitas tindakan itu.
Sumber : Reuters/Kosovo and Serbia Cooperation.
0 komentar