Pemimpin konggres Uyghur dunia, Rebiya Kadeer menuduh pemerintah China melakukan penindasan terhadap warga Uyghur di kota Hotan. Rebiya Kadeer membantah pernyataan pejabat China yang menyebutkan para perusuh menyerang kantor polisi China, Selasa ( 19/7 ). Dalam wawancara dengan wartawan di Washington DC, Amerika Serikat, ia mengemukakan pasukan keamanan China menembaki warga etnis Uyghur di kota Hotan yang menewaskan 20 orang dan melukai sejumlah warga lainnya.
Rebiya Kadeer membantah pernyataan pejabat keamanan China yang menyatakan warga Uyghur melakukan perusakan dan kerusuhan terhadap kantor polisi di kota Hotan. Ia menjelaskan sekitar 100 pria dan wanita Uyghur berkumpul di depan kantor polisi hanya untuk menanyakan keberadaan saudara-saudara mereka yang hilang dalam kerusuhan tanggal 5 Juli lalu. Kadeer menghimbau masyarakat internasional untuk membantu melindungi hak-hak warga Uyghur di China.
- Awal Juli lalu provinsi Xinjiang menjadi panggung bentrokan berdarah antara suku Uigur dan petugas keamanan.
Insiden penyerangan di kantor polisi Hotan terjadi Selasa ( 19/7 ) pada pukul 12.00 siang waktu setempat. Pemerintah China menyebut insiden tersebut sebagai serangan teroris. Warga Uyghurs yang mayoritas beragama Islam dan berbahasa Turki bermukim di daerah otonomi Uyghur Propinsi Xinjiang di bawah pemerintah pusat di Beiing.
Situasi kaum Uighur di Turkestan timur (Xinjiang) sangat parah terutama sejak pemerintah Cina mengerahkan puluhan ribu aparat keamanan ke wilayah ini. Kaum Uighur hidup dicekam ketakutan. (Wilayah ini) seperti suatu penjara raksasa bagi mereka. Dalam dialognya dengan Eren Güvercin, Presiden Kongres internasional suku Uigur Rebiya Kadeer mengritik penindasan terhadap kelompok muslim Uigur dan menyerukan kepada dunia Islam agar mendukung mereka dalam perjuangannya demi kebebasan.
- Rebiya Kadeer mengatakan masyarakat internasional sebaiknya lebih menekan Cina berkaitan dengan penindasan berkepanjangan terhadap warga Uighur, Tibet, dan semua kelompok etnik dan agama tertentu yang tertindas di bawah kekuasaan pemerintah Cina yang otoriter. Masyarakat internasional sebaiknya mengimbau pemerintah Cina untuk memprakarsai dialog bagi penyelesaian damai masalah Turkestan timur dan Tibet.
Sumber : AP/USA - Kadeer in USA.
0 komentar