Kalau Menteri Keuangan Perancis Christine Lagarde mengatakan dari 2000 stasiun SPBU hanya 230 SPBU yang kehabisan stok BBM dan pemerintah Perancis menjamin stok BBM aman untuk beberapa waktu ke depan, tidak demikian halnya dengan Menteri Keuangan Inggris. Menteri Keuangan Inggris George Osborne, Rabu ( 20/10 ) lalu malah mengumumkan pengurangan pembelanjaan publik di seluruh departemen pemerintah. Pengurangan pembelanjaan publik merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi defisit anggaran yang terus membengkak.
Setelah melakukan perundingan selama beberapa bulan, Menteri Keuangan Inggris George Osborne akhirnya mengumumkan pengurangan pembelanjaan publik sebesar 25 persen di seluruh departemen pemerintah. Pengurangan pembelanjaan publik tersebut merupakan bagian dari program penghematan sebesar 80 milliar poundsterling atau sekitar 125 milliar dolar Amerika yang diharapkan dapat menyelamatkan ekonomi dan pemerintahan koalisi.
Kebijakan menteri keuangan itu bertujuan untuk menurunkan tingkat defisit anggaran dari 11 persen dari produk domestik bruto menjadi 2 persen dalam kurun waktu lima tahun. Namun kalangan pengamat ekonomi berpendapat pemangkasan pembelanjaan publik merupakan tindakan drastis dan dapat menjerumuskan Inggris ke dalam resesi. Mereka juga memperkirakan sekitar satu juta pekerja akan kehilangan pekerjaan.
- Menkeu Inggris juga mengatakan anggaran Kementerian Luar Negeri, FCO, akan dikurangi 24 persen.
Pemerintah koalisi Inggris mengumumkan rincian pengurangan anggaran besar-besaran untuk mengurangi utang pemerintah, termasuk dengan PHK 500.000 pegawai sektor publik. Pengurangan anggaran yang diumumkan Menteri Keuangan George Osborne hari Rabu (20/10) merupakan pemotongan anggaran negara terbesar dalam sejarah Inggris Raya sejak Perang Dunia II.
Osborne mengatakan penghematan yang ditempuh pemerintah koalisi bernilai sekitar 130 miliar dollar dalam masa empat tahun ke depan. Akibat pengurangan anggaran itu, banyak departemen pemerintah Inggris kehilangan seperempat dari anggaran mereka. Osborne mengatakan hampir setengah juta orang kehilangan pekerjaan di sektor publik dalam rentang empat tahun.
Sejauh ini pemerintah Inggris baru mengumumkan pengurangan anggaran pertahanan sebesar delapan persen. Pengamat politik pun berpendapat kebijakan ekonomi ketat akan menimbulkan aksi protes di seluruh Inggris. Kalau begitu akankah Inggris siap menghadapi gejolak sosial dengan adanya demo besar-besaran seperti halnya pemerintah Perancis mengalaminya saat ini.
Sumber : Reuters/United Kingdom - Spending Cabinet.
0 komentar