Pemerintah Libya menegaskan tidak akan membiarkan reformasi politik dengan memasukkan anggota dewan pemberontak di Benghazi. Pemerintah Libya mensinyalir para pemberontak telah berkoalisi dengan pasukan sekutu dengan berlindung dibalik kepentingan masyarakat sipil. Deputi Menteri Luar Negeri Libya Khaled Qaim minggu lalu kepada wartawan menegaskan, " Pemerintah tidak akan mengizinkan para pemberontak untuk memerintah negara karena ketergantungan mereka dari negara barat," katanya.
Qaim yang sudah lama absen dari sorotan media akibat kematian keluarganya mengatakan, " Tanpa intervensi asing pemerintah Libya mampu menangani masalah dalam negerinya dengan baik. Sebaliknya jika pihak asing masih turut campur justru akan memicu keterlibatan Al Qaeda sehingga krisis politik akan meluas ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah lainnya, " ujarnya.
- Reuters melaporkan pada Minggu ( 27/3/2011 ) tentara pro-Gaddafi melepaskan tembakan mortir ke arah pejuang oposisi yang terus mendesak ke arah barat laut ibukota.
Qaim berharap delegasi dewan hak asasi manusia dari PBB segera datang untuk menilai kondisi Libya saat ini. Sebelumnya pada hari Selasa 05/04/2011 lalu, pemimpin pemberontak di Benghazi menyatakan kekecewaannya terhadap NATO yang mengurangi serangan terhadap pasukan pemerintah Libya. Mereka berharap NATO kembali melakukan serangan udara terhadap pasukan pro Qaddafi kerena telah banyak membantu pasukan pemberontak dalam beberapa minggu terakhir.
Sumber : AP/Libya - Government Briefing.
0 komentar