Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB memberlakukan genjatan senjata dan segera menempatkan pasukan PBB di Libya. Pemerintah menegaskan perlunya koridor kemanusiaan melalui penetapan wilayah aman untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil Libya. Situasi Libya yang semakin memprihatinkan mendorong pemerintah Indonesia melalui delegasinya di PBB menggulirkan proses untuk membuat surat bersama negara-negara anggota PBB kepada presiden dewan keamanaan PBB terkait genjatan senjata di Libya.
Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat rapat dengar pendapat dengan komisi satu DPR RI. Menlu menyatakan sejak awal Indonesia menentang dan menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan krisis di Libya. Karena itu Indonesia juga mendesak perlunya dialog politik antara pihak yang bersengkata di Libya.
Gempuran melalui operasi militer di Libya yang digalang Amerika Serikat bersama koalisi internasional selama lebih dari satu pekan masih terus berlangsung. Menyikapi kondisi ini Indonesia secara tegas menyatakan kecaman dan penolakan atas intervensi asing yang menyebabkan jatuhnya korban warga sipil. Asean sebagai kekuatan regional Asia Tenggara dinilai dapat memberikan kontribusi membentuk tatanan internasional yang lebih baik terkait intervensi barat dalam penuntasan konflik domestik negara lain.
Sumber : Berita Malam.
0 komentar